会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK!

BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK

时间:2025-06-09 04:24:18 来源:quickq免费版安卓apk 作者:休闲 阅读:289次

JAKARTA,quickq中文名叫什么 DISWAY.ID--Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) bisa diambil jika pesertanya resign atau terkena pemutusan hubungan kontrak (PHK).

"Itu akan dikembalikan pada saat berakhir masa kepesertaan karena batas pensiun, memasuki usia 58 tahun untuk pekerja mandiri atau sebab-sebab lain yang menyebabkan berakhirnya masa kepesertaan. Resign bisa, berhenti, diberhentikan, diputus, di-PHK semua akan kita kembalikan," kata Heru, Minggu, 2 Juni 2024.

BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK

BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK

BACA JUGA:Regulasi Pemotongan Penghasilan Ojol untuk Tapera Dikaji Kemnaker

BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK

BACA JUGA:Kriteria Pekerja yang Diwajibkan Tapera

BP Tapera Sebut Iuran Tapera Bisa Diambil Jika Peserta Resign atau Kena PHK

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyebut program tabungan perumahan rakyat (Tapera) bukan iuran ataupun potong gaji melainkan merupakan tabungan.

"Jadi saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau iuran, Tapera ini adalah tabungan," kata dia, dalam konferensi pers, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024

Ia menjelaskan dasar hukum Tapera adalah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Ia menjelaskan awalnya program Tapera ini perpanjangan dari Badan Perimbangan Perumahan (Bapertarum) yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN).

BACA JUGA:Perbedaan Tapera dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan Dibeberkan Kemnaker

BACA JUGA:Polemik Program Tapera, Kemenaker: Nggak Usah Khawatir, Belum Ada Pemotongan

Namun, melihat data yang dimiliki pemerintah, akhirnya program tersebut diperluas hingga ke pihak swasta.

"Kenapa diperluas karena ada problem backlog, problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, ini data dari BPS bukan ngarang ya," ujar Moeldoko.

Oleh karena itu, kata Moeldoko, pemerintah akhirnya mencari solusi agar masyarakat yang belum memiliki rumah tersebut bisa terealisasi ditengah adanya inflasi.

"Untuk itu kita berpikir keras, memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu ga seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa walaupun terjadi inflasi bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya," ungkapnya.

  • 1
  • 2
  • »

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • Ini Jenis Pisang yang Boleh Dimakan Penderita Diabetes
  • Kabin Pesawat Air India Bocor Saat Terbang, Penumpang Panik
  • Dua Artis Beken Terlibat Prostitusi, Mucikari Pun Tertangkap
  • Cucu Pendiri Hermes Beri Warisan Rp170 Triliun ke Tukang Kebun
  • Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan RI Alami Kekerasan Sepanjang 2024
  • Pernah Coba Jalan Mundur? Ternyata Manfaatnya Tak Main
  • Cucu Pendiri Hermes Beri Warisan Rp170 Triliun ke Tukang Kebun
  • Ibu Rumah Tangga Ogah Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Malah Beli di Warung Madura Meski Lebih Mahal
推荐内容
  • 6 Daun untuk Asam Lambung Tinggi, Dijamin Aman dan 'Cespleng'
  • NasDem Terima Rp860 Juta Plus Sembako
  • Peach Fuzz, Warna Pastel Lembut yang Jadi Tren Warna 2024
  • UPBU Juwatan Tarakan Gagalkan Penyelundupan Sabu 4.047 Gram,  4 Penumpang Ditangkap
  • 7 Model Rambut Tipis untuk Anak Laki
  • Puma Bakal Berhenti Sponsori Timnas Israel Mulai 2024