JAKARTA,quickq中文版下载 DISWAY.ID -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis 30 Januari 2025.

Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja kementerian di tahun 2024, termasuk dalam 100 hari kerja, serta langkah tegas dalam penanganan persoalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, dan pemberantasan mafia tanah.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan penghargaan atas kinerja Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:Aturan Dokter dan Insinyur yang Bekerja di Luar Negeri Dibahas dalam Revisi UU PMI

BACA JUGA:6 Lokasi Nonton Atraksi Barongsai di Jakarta Akhir Pekan 1-2 Februari 2025, Ada di Banyak Mall!

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran 2024.

"Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah," katanya.

Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapat sambutan positif dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI.

"Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah," ungkap Taufan.

BACA JUGA:Fantastis! Raffi Ahmad Punya Harta Rp1.03 Triliun, Ada 45 Tanah dan 23 Kendaraan Mewah

BACA JUGA:Simak 6 Perbedaan SPMB dan PPDB, Bukan Sekadar Ganti Nama

"Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat," tegas Nusron.

Dengan apresiasi dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja serta mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

• 1
• 2
• »