JAKARTA,quickq最新版官方下载 DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan komitmen pemerintah melakukan hilirisasi industri dalam rangka memberikan nilai tambah di dalam negeri adalah tekad yang kuat dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

“Negara manapun, organisasi internasional apapun, saya kira tidak bisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor bahan mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi,” ujar Jokowi dalam keterangan resminya, Kamis 10 Agustus 2023.

BACA JUGA:Jokowi Gelar Rapat Terbatas Bahas Ketersediaan Pangan hingga Hilirisasi Pangan di Istana

“Karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” tambahnya.

Pemerintah sejak 1 Januari 2020 telah menghentikan ekspor bijih nikel. Selanjutnya, pada 10 Juni 2023 pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit. 

Kemudian, pemerintah juga akan menghentikan ekspor tembaga mentah. 

Presiden Jokowi mengatakan, penghentian ekspor bahan mentah tersebut mampu meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.

BACA JUGA:Kejagung Tahan 2 Pejabat Kementerian ESDM Terkait Kasus Tambang Nikel

“Kalau hitungan kita ya, contoh ya, saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah, setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” jelasnya.

Peningkatan nilai ekspor tersebut, imbuh Presiden, juga memicu peningkatan pendapatan negara, mulai dari sektor perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak, semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama yang Rp510 triliun, gede mana?,” tukasnya.