会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta!

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

时间:2025-06-09 04:56:19 来源:quickq免费版安卓apk 作者:时尚 阅读:325次

JAKARTA,quickq怎么安装 DISWAY.ID--Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat kerja nasional One Map Policy Summit pada Kamis 11 Juli 2024.

Rakor ini turut menghadirkan Badan Informasi Geospasial dan beberapa menteri-menteri Presiden Jokowi seperti menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, menteri LHK Siti Nurbaya hingga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

BACA JUGA:Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan Anak Buah di Lingkungan Kementerian Pertanian

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

BACA JUGA:Wakil Menteri Palestina Al-Ghussein Tewas dalam Serangan Udara Israel

Deretan Menteri Jokowi Duduk Satu Meja Bahas Kebijakan Satu Peta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwasanya pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy ini telah berjalan selama 8 tahun.

One map policy ini kata Airlangga telah mencakup empat kegiatan, yaitu kompilasi, data, integrasi dan singkronisasi, serta berbagai data informasi geospasial.

"Kebijakan ini juga telah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi," katanya saat jumpa pers.

BACA JUGA:Kementerian PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023

BACA JUGA:Presiden Sambut Baik Family Office, Para Menteri Khawatir

Berbagai data dan informasi kata Airlangga dilakukan dengan geoportal kebijakan satu peta dan secara luas telah dimanfaatkan.

"Ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang dan penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten kota, tambahnya.

"Dan tentu sangat bermanfaat untuk OSS dalam perizinan usaha dan juga data ini penting untuk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut kata disebutkan Airlangga, hal Ini juga diperlukan untuk perbaikan dari kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih

"Kedepan tentu kebijakan ini akan dibuka ke publik, dan diharapkan masuarakat luas bisa akses, dan pemerintah berkomitmen selesaikan ketidaksesuaian, terutama untuk beri kepastian hukum dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • Ramai di Depok, Tepatkah Tahu dan Sawi Jadi Menu Cegah Stunting?
  • KPK Yakin Gugatan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak
  • KPK Identifikasi 50 Properti Milik Eks Gubernur Maluku, 20 Properti Disita Terkait TPPU
  • Menhub Buka Suara Soal Potensi Kereta Cepat Nyambung Hingga Surabaya
  • Kopilot Pingsan Saat Pilot ke Toilet, Pesawat Tak Dikemudikan 10 Menit
  • Menhub Buka Suara Soal Potensi Kereta Cepat Nyambung Hingga Surabaya
  • Modus ASN Dishub DKI Berkali
  • Luncurkan Gelaran Industrial Festival 2024, Kemenperin Akan Hadirkan Tiga Tema Berbeda
推荐内容
  • Begini Akhir Nasib Koper
  • Ini Dia Spesifikasi Vivo Y100, HP dengan Layar AMOLED Super Nyaman
  • Komitmen Tekan Emisi Karbon, PGN
  • Mengapa Gelar Pope Dipanggil Paus di Indonesia? Umat Katolik Wajib Tahu
  • Apa Beda PPOK dan Asma? Kenali Gejalanya
  • KPK Identifikasi 50 Properti Milik Eks Gubernur Maluku, 20 Properti Disita Terkait TPPU